Menu
web artikel yang berisi tentang banyak mengulas tentang teknologi

Sistem Pembiayaan Kesehatan Indonesia

  • Bagikan
Sistem Pembiayaan Kesehatan Indonesia
Sistem Pembiayaan Kesehatan Indonesia

Sistem pembiayaan kesehatan Indonesia dengan cara biasa dibagi dalam 2 sistem ialah:

  1. Fee for Service( Out of Pocket)

Sistem ini dengan cara pendek dimaksud selaku sistem pembayaran bersumber pada layanan, dimana pelacak layanan kesehatan berobat kemudian melunasi pada donatur jasa kesehatan( PPK). PPK( dokter ataupun rumah sakit) memperoleh pemasukan bersumber pada atas jasa yangdiberikan, terus menjadi banyak yang dilayani, terus menjadi banyak pula pemasukan yang diperoleh. Sebagian

Sistem Pembiayaan Kesehatan Indonesia

besar warga Indonesia dikala ini sedang tergantung pada sistempembiayaan kesehatan secara Fee for Service ini. Dari informasi World Health Organizationdi tahun 2006 beberapa besar( 70%) warga Indonesia sedang tergantung padasistem,Fee for Service serta cuma 8, 4% yang bisa menjajaki sistem Health Insurance ( World Health Organization, 2009). Kelemahan sistem Fee for Service merupakan terbukanya kesempatan untuk pihak donatur jasa kesehatan( PPK) buat menggunakan hubungan Biro Relationship dimana PPK menemukan balasan berbentuk duit pelayanan medik buat jasa yang diberikannya pada penderita yang besar- kecilnya didetetapkan dari perundingan. Terus menjadi banyak jumlah penderita yang ditangani, terus menjadi besar pula balasan yang hendak diterima dari pelayanan medik yang ditagihkan ke penderita. Dengan begitu, dengan cara tidak langsung PPK didorong buat tingkatkan daya muat pelayanannya pada penderita buat mendapatkanimbalan pelayanan yang lebih banyak.

2. Health Insurance

Sistem ini dimaksud selaku sistem pembayaran yang dicoba oleh pihak ketiga ataupun pihak asuransi sehabis pelacak layanan kesehatan berobat. Sistem health insurance ini bisa berupasystem kapitasi serta system Diagnose Related Group( DRG system). Sistem kapitasi ialah tata cara pembayaran buat pelayanan jasa kesehatan dimana PPK menyambut beberapa senantiasa pemasukan per partisipan buat jasa yang sudah ditentukkan per

rentang waktu durasi. Pembayaran untuk PPK dengan system kapitasi merupakan pembayaran yangdilakukan oleh sesuatu badan pada PPK atas pelayanan jasa kesehatan dengan pembayaran dimuka beberapa anggaran sebesar multiplikasi badan dengan dasar bayaran( bagian cost) khusus. Salahsatu badan di Indonesia merupakan Tubuh Eksekutor JPKM( Agunan PemeliharaanKesehatan Warga). Warga yang sudah menajdi partisipan hendak melunasi iuran dimukauntuk mendapatkan jasa kesehatan sempurna serta bersusun dengan jasa tingkatan awal selaku akhir cengkal yang penuhi keinginan penting kesehatan dengan kualitas terjagadan bayaran terjangkau. Sistem kedua ialah DRG( Diagnose Related Group) tidak berlainan jauh dengan systemkapitasi di atas. Pada system ini, pembayaran dicoba dengan memandang penaksiran penyakit yangdialami penderita. PPK sudah menemukan anggaran dalam penindakan penderita dengan penaksiran tertentudengan jumlah anggaran yang berlainan pula masing- masing penaksiran penyakit. Jumlah anggaran yang diserahkan ini, bila bisa dimaksimalkan penggunaannya untuk kesehatan penderita, sisa anggaran hendak jadi pendapatan untuk PPK. Kelemahan dari system Health Insurance merupakan bisa terjadinya

dimana dapat terjalin penyusutan mutu serta sarana yang diserahkan pada penderita buat memperolehkeuntungan sebesar- besarnya. Tidak hanya itu, bila partisipan tidak banyak berasosiasi dalam system ini, hingga efek kehilangan tidak bisa terhindarkan. Tetapi dibalik kelemahan, ada kelebihansystem ini berbentuk PPK menemukan agunan terdapatnya penderita(captive market), menemukan kepastiandana di masing- masing dini rentang waktu durasi khusus, PPK patuh metode alhasil kurangi terjadinya

multidrug serta multidiagnose. Serta system ini hendak membuat PPK lebih kea rah melindungi serta promotif kesehatan. Jalinan Dokter Indonesia( IDI) memperhitungkan, pembiayaan kesehatan dengan sistem kapitasi dinilailebih efisien serta berdaya guna merendahkan nilai kesakitan dibanding sistem pembayaran bersumber pada layanan(Fee for Service) yang sepanjang ini legal. Tetapi, kenapa perihal ini belumdapat dicoba seluruhnya oleh Indonesia? Pasti saja sedang terdapat halangan serta tantangan, salah satunya merupakan sistem kapitasi yang belum bisa membagikan asuransi kesehatan bagiseluruh orang tanpa lain semacam yang dituturkan dalam UU Nomor. 40 Tahun 2004 tentangSistem Agunan Sosial Nasional( SJSN). Hingga dikala ini, industri asuransi sedang banyak memilah partisipan asuransi dimana partisipan dengan efek penyakit besar serta ataupun keahlian beri uang kecil bukanlah jadi sasaran badan asuransi. Buat menggapai terbentuknya pemerataan, bisa dicoba umum coverage yang bertabiat harus dimana masyarakat yang mempunyairesiko kesehatan kecil hendak menolong mereka yang berbahaya besar serta masyarakat yangmempunyai keahlian melunasi lebih hendak menolong mereka yang lemas dalam pembayaran. Perihal inilah yang sedang jadi profesi rumah untuk sistem kesehatan Indonesia. Memanglah wajib kita akui, kalau tidak terdapat sistem kesehatan paling utama dalam pembiayaan jasa kesehatan yang sempurna, tiap sistem yang terdapat tentu mempunyai keunggulan dankekurangannya tiap- tiap. Tetapi sistem pembayaran jasa kesehatan ini wajib beranjak dengan pengawasan serta ketentuan dalam sesuatu sistem kesehatan yang menyeluruh, yangdapat kurangi akibat kurang baik untuk donatur serta pelacak jasa kesehatan alhasil dapatterwujud sistem yang lebih efisien serta berdaya guna untuk jasa kesehatan di Indonesia.

Baca Juga : Pembiayaan Kesehatan

  • Bagikan

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *